Klaten, 21 Juli 2025 – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai upaya memperpendek rantai distribusi dan memperkuat ekonomi desa.
Program yang dicanangkan di Klaten, Jawa Tengah, ini menargetkan peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan UMKM melalui enam lini bisnis, termasuk sembako murah dan layanan simpan pinjam.
“80 ribu Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu upaya untuk memperpendek rantai distribusi, mendorong usaha lokal, serta menyediakan akses sumber daya dan layanan yang dibutuhkan masyarakat desa seperti petani, peternak, dan nelayan,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutan di Wonosari, Jawa Tengah, Senin 21 Juli 2025.
Presiden Prabowo mengatakan pengurus koperasi juga harus memiliki kinerja yang baik dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Sebab pendekatan berbasis gotong royong, inklusif, dan modern diterapkan sebagai konsep Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kopdes Merah Putih pun diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, dan mempermudah masyarakat untuk akses kebutuhan pokok secara terjangkau.
“Koperasi ini adalah usaha besar strategis yang dimulai dari niat dan kehendak yang baik, dorongan yang kuat, serta motivasi yang bisa diwujudkan. Hari ini adalah hari yang bersejarah sebagai bagian dari gerakan besar membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak pada rakyat kecil,” ungkap Presiden Prabowo.
Peluncuran kelembagaan 80 ribu KDMP/KKMP turut dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih termasuk Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya. Selaras dengan Presiden Prabowo, Menteri Ekraf menyampaikan peran penting koperasi sebagai solusi yang memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, khususnya dari daerah sehingga membentuk ekosistem usaha yang sehat, produktif, dan mandiri di tingkat desa.
“Dengan mengusung semangat gotong royong, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sejalan dengan akselerasi peran ekonomi kreatif sebagai new engine of growth yang dimulai dari daerah. Hal ini juga menunjukkan pentingnya koperasi sebagai fondasi ekonomi kreatif dan pilar keadilan sosial sehingga memunculkan inisiatif agregator yang memberi kemudahan akses pembiayaan bagi para pegiat ekraf melalui usaha simpan pinjam,” ujar Menteri Ekraf.
Dalam mendukung ekonomi Indonesia, koperasi juga punya peran fundamental untuk membuka potensi akses produk lokal dalam memperluas jangkauan pasar. Kementerian Ekraf berkomitmen untuk ambil bagian penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang juga mewujudkan cita-cita besar Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia yang adil dan makmur.
Adapun konsep bisnis Koperasi Desa Merah Putih sebagai tonggak kebangkitan koperasi di Indonesia punya enam gerai untuk melayani kebutuhan masyarakat setiap hari. Lini bisnis tersebut seperti gerai sembako, cold storage atau penyimpanan pendingin, sentra layanan obat murah (apotek), klinik desa, fasilitas simpan pinjam, dan gudang pengelolaan maupun kendaraan logistik.
“Dalam waktu kurang dari dua bulan, telah terbentuk 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 108 KopDes diantaranya siap beroperasi sebagai percontohan. Tentu keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini akan memperkuat ketahanan pangan,” ucap Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDMP/KKMP.
Dalam peresmian kelembagaan koperasi tersebut, Presiden Prabowo melakukan penyerahan secara simbolis Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi kepada lima perwakilan ketua koperasi. Rangkaian pemberian hibah obat-obatan dari Menteri Pertahanan kepada Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi serta penyerahan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) logo Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Ketua Satgas Nasional Koperasi Merah Putih.
Peluncuran 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih dihadiri juga Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ke-14 Chairul Tanjung, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, para pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 8.523 kepala desa dari Jawa Tengah, dan 83 ribu kepala desa dari seluruh Indonesia yang hadir secara daring.*(sumber:ekraf.go.id)
