Jakarta, 23 Juli 2025 – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyerap aspirasi berbagai pihak melalui “Focus Group Discussion (FGD) Keamanan dan Keselamatan Wisata”, sebagai langkah responsif dan kolaboratif guna menjaga kepercayaan wisatawan mancanegara dan memperkuat citra pariwisata Indonesia sebagai destinasi yang aman dan bertanggung jawab. Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dengan Kementerian dan Lembaga terkait.
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini Mohamad Paham, dalam sambutannya di Jakarta, Selasa (22/7/2025), mengatakan bahwa travel advice dari pemerintah Australia dan Inggris menyoroti berbagai insiden seperti kecelakaan wisata pendakian, wisata air, hingga isu keamanan konsumsi minuman beralkohol bagi wisatawan.
“Jika tidak ditangani secara tepat dan komprehensif hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap destinasi unggulan di Indonesia. Oleh karena itu FGD hari ini menjadi sangat penting dan sangat strategis,” kata Martini.
Martini berharap FGD ini dapat menghasilkan banyak masukan penting antara lain terkait rekomendasi penyusunan kebijakan dalam bentuk SKB atau surat keputusan bersama tentang penguatan keamanan dan keselamatan pariwisata serta rencana-rencana aksi bersama yang dilakukan antar kementerian dan lembaga.
“Kami juga menginginkan terbangunnya koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan rekomendasi yang nanti akan kita sepakati bersama, dan juga terlaksananya kampanye publik untuk pariwisata yang aman melibatkan seluruh elemen masyarakat. Jadi kita hadir di sini untuk membangun kolaborasi dan memperkuat komitmen bersama dalam memastikan manajemen keselamatan wisata yang lebih baik,” kata Martini.
Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo, menyampaikan pemaparan umum tentang Manajemen Risiko Keamanan dan Keselamatan Pariwisata.
Ia menjelaskan, tiap daerah memiliki keunikan krisisnya sendiri, dan tiap daerah memiliki resikonya sendiri, sehingga kelengkapan peralatan, sampai kelengkapan SDM-nya pun berbeda.
“Inilah yang perlu menjadi perhatian kita. Sumber daya kita boleh jadi terbatas sehingga kita harus melakukan pilihan-pilihan tindakan,” kata Fadjar.
Fadjar juga menekankan bahwa ada pasal yang menjadi salah satu payung regulasi yang mengatur penyelenggara pariwisata agar memperhatikan isu keselamatan, yakni pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Yang berbunyi Kewajiban Penyedia jasa pariwisata yang dalam menyelenggarakan kegiatan dapat menimbulkan risiko bagi keselamatan manusia wajib menyediakan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pencarian dan Pertolongan.
“Belajar pada berbagai kejadian, kita rasanya juga kurang pas kalau kita hanya mengandalkan kawan-kawan Basarnas atau BNPB dalam hal ini karena pasti ada respons tim yang kita sangat memahami itu. Hal yang diperlukan kemudian adalah sebagai bagian dari mitigasi maka kita menyiapkan SDM setempat, Potensi SAR, mitra kebencanaan yang dalam situasi emergency seperti itu untuk memanfaatkan golden time pertolongan,” ujar Fadjar.
FGD ini juga dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama membahas Manajemen Keselamatan Wisata Perairan yang disampaikan oleh Direktur Kesiapsiagaan, BASARNAS, dan ditanggapi oleh Balawista Nasional , Dinas Pariwisata Provinsi Bali, ASITA.
Sesi kedua, membahas soal Manajemen Keselamatan Wisata Pendakian Gunung, yang disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam, Kementerian Kehutanan, dan ditanggapi oleh APGI, ASTINDO, dan Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sesi ketiga, membahas Praktik Mixology yang Aman dan Bertanggung Jawab yang disampaikan oleh Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan, BPOM, dan ditanggapi oleh Diageo Indonesia dan Indonesian Food & Beverage Executive Association (IFBEC).
Direktur Diageo Indonesia sebagai mitra kolaborasi, Dendy Borman, mengapresiasi terselenggaranya forum ini, dan menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak untuk memastikan keamanan dalam penyajian minuman beralkohol sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan wisatawan. Diageo Indonesia turut mendukung melalui program edukasi rutin DrinkIQ yang menekankan praktik mixology secara bertanggung jawab dan peningkatan kesadaran terhadap bahaya metanol.
Sebagai penutup, penegakan regulasi perlu diperkuat agar seluruh pelaku pariwisata menjalankan standar keamanan dan keselamatan secara konsisten. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya para pelaku wisata di destinasi, menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem pariwisata yang tangguh dan responsif terhadap risiko. Hal ini harus didukung dengan penyediaan serta perbaikan sarana dan prasarana pendukung keselamatan wisata.
Komitmen untuk kampanye publik tentang keamanan dan keselamatan wisata, serta kolaborasi antar pihak sangat penting guna memastikan keberlanjutan upaya peningkatan keamanan dan keselamatan wisata. Dengan sinergi semua pihak, diharapkan sektor pariwisata Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan dan semakin dipercaya oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara.*(sumber:kemenpar.go.id)
